peraturan desa. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. peraturan desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. 000,00 Surpuls/Defisit Rp. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas PPeraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 | Tanggal Penetapan 05 10 2021 | Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo | Status : Berlaku. 082194192023 mail_outline [email protected]. Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasan batasannya memiliki ikatan batinPERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. 7. Sebuah penghargaan yang diberikan setiap triwulanan kepada perangkat Desa Panggungharjo yang berdasarkan pengukuran kinerja memiliki kinerja terbaik. Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun. perancangan peraturan desa. 5/1979(desa) + uu no. Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa. Kenyataanya masih ada Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Juragan Desa menyediakan download link untuk contoh peraturan desa (PERDES) yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mulai dari. UU & Peraturan; 6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,7. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, 3. Peraturan Desa. desa. peraturan yaitu: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala desa diberikan wewenang untuk menangani urusan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). November 2022. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Berikut bidang-bidang usaha untuk BUM Desa: Pasal 19 (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan. PERDA No. 000. Jln,Wisata Air Terjun Cijuet Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Kode Pos 35552. 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Arah dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023. Latar Belakang Dalam UU No. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona. BAB I KETENTUAN UMUM. mempunyai wewenang: a. 2. Glosarium. 07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa T. d 15. 4. Konsep perencanaan pembangunan desa Pemdes Seboro Sadang 10. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan keberadaan Peraturan Desa dalam perundang-undangan di Indonesia. Peranpkat Desa adalah unsur neJaksana dalam penvelenpparaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Tcknis Lapangan 7. Vicky Potabuga. Desa Anti Korupsi. go. Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. 5. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 18272. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Contoh Perdes Pengelolaan Sampah 2021. 07/2021 Pengelolaan Dana Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. 07/2022 Pasal 36 tentang Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DESA) Tahun 2023. 32/2004 pp 72 tahun 2005 tentang desa desa atau yang disebut dengan nama lain. 5539, LL SETNEG : 71 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ABSTRAK:Sedesa. Peraturan Kepala Desa (Perkades). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya, disebutkan bahwa ada dua Kewenangan yakni Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan Kewenangan lokal berskala desa. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 18. M 03 April 2022 Dilihat 3713 Kali PERDES NOMOR 7 TH 2021 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA . 3. METADATA PERATURAN. Dalam hal Peraturan Desa itu belum cukup konkret atau. Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 8. Undang Undang No. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa. pemerintahan desa - organisasi dan tata kerja peraturan daerah tahun 2013 no 18: 2013: peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor 17 tahun 2013 tentang sumber pendapatan desa desa - pendapatan peraturan daerah tahun 2013 no 17: 2013: pembentukan desa medan mas kecamtan batu ampar peraturan daerah tahun 2012 no. 16. semakin menyeret desa jauh dari hak asal-usulnya. 500. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa c. 00 s. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD setelah mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah Anggota BPD, dan disampaikan secara. wadah. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu. 3/2023 tentang Tim Kerja Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 20236. 250. 00 WIB. Berikut ini Kumpulan Format Terbaru SK Kepala Desa, baik format PDF maupun Doc (Word). Permendagri No. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. Setahun setelah kerusuhan usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135 orang, para. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:. 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES. 1 Rp 2. [23] Peraturan Desa. com. Perwakilan. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Peraturan Perundang-undangan. 000-Kegiatan Gotong Royong diDesaselama 1 Bulan Rp 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 9. Sesuai dengan Mandat/Arahan Presiden untuk Tahun 2024, ada 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut adalah (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabatai dan hewani (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana oeperasional pemerintah Desa. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari: 1. 5/1974(pemda) pp 76/2001(pedoman umum pengaturan mengenai desa) uu no. id Pasar Desa menjadi salah satu aset milik desa yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Download. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. 25. Jika kita mengacu pada UU No. wonosobokab. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang. 10 6 Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019, Bab II tentang Persiapan Pengadaan PBJ, Huruf A tentang Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Angka 1. 9 buku lembaran desa dan berita desa ; b. 8 buku ekspedisi ; a. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan berbagai bentuk peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Peraturan Desa Ngebel Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor 07 Tahun 2016); 16. Menetapkan : PERATURAN DESA MAKMUR SEKALI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Peraturan Perundang-undangan. com. 21, TLN No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Sedangkan secara muatan/isi, mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa T. Permendagri 111/2014 tentang teknis peraturan desa [download ] Permendagri 112/2014 tentang pemilihan kepala desa [download ] Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa [download ] Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa [download] ⇒ Tahun 2015 : Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Soal yang tampil adalah 25 soal yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputer. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desapotensi desa. E. tentang pembentukan Desa. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tutup. 14 September 2023. setkab. BILALUDIN S. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumahPengelolaan Keuangan Desa . Dengan adanya PP Nomor 11 tahun 2021 ini maka menjadi angin segar, juga jawaban bagi desa dalam menjalakan kegiatan usaha melalui BUM Desa atau pun BUM Desa Bersama. 149, : 26 Hlm. desa adalah undang-undang nomor 6 . Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; g. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Penjelasan. 110. t Carnat adalah hepala Desa ada]ah Kepala Desa Kalisalak Desa Sekretaris Seksi adalah pelaksana teknis yangDesa yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. go. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu. Peraturan Desa Ngebel Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor 07 Tahun 2016); 16. 43, LN. homeBeranda. Demikian artikel mengenai PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Dasar Hukum Menimbang. 3. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 2. Menarik dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 ini. Baca Juga. Detail. PERATURAN DESA Terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017. JDIH ini sangat membantu bagi masyarakat, pebisnis, dan pemerintah dalam memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Keputusan DPRD. Peraturan Desa. (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana. 07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Peraturan Perundang-undangan. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1 Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program Destana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No. Pemerintah Desa Malausma Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M "Mohon maaf lahir dan bathin atas segala kekhilafan dan kesalahan kami" -- Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M. I. BAB II KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Persyaratan Anggota BPD Pasal 2 Persyaratan. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 9. Bripka Ardiansyah dan pemdes pemdes Desa Betung telah melakukan. sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jatirogo, Kab. Tematik. 31 Ags 2021 05:17:58 ARIANDI RYAN. 500. 07/2021, BN. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa melalui penyusunan Panduan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Desa secara tematik sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Lain-Lain. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaanperaturan bupati kubu raya nomor 55 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati kubu raya nomor 72 tahun 2019 tentang tata cara penggunaan alokasi dana desa, dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tahun anggaran 2020Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 | Tanggal Penetapan 05 10 2021 | Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo | Status : Berlaku. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang. 40. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 22/1979 uu no. Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. id – Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan keuangan desa. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Seorang Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau. Kumpulan format-format SK ini mengacu pada permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. 000. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Perangkat Desa - Kedesa. Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu. Buku Peraturan Di Desa; b. Silahkan Klik dan Download pada Link yang sudah. , Desa Urung Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 86585. JDIH Jawa Tengah adalah website resmi pemerintah Jawa Tengah yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. Dipertengahan tahun 2023, Desa Bantal patut berbangga, pasalnya, tiga putra-putri Desa Bantal menorehkan prestasi pada even Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) dan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN). 1,. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara BPD dan Lurah; 8. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.